Liputan6.com, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menilai kecilnya gaji guru, aparat penegak hukum, hingga ASN salah satunya disebabkan oleh lemahnya kekuatan anggaran negara. Dia menyebut kondisi tersebut dipengaruhi oleh besarnya aliran kekayaan Indonesia ke luar negeri dalam jangka panjang.
Prabowo mengatakan fakta menunjukkan adanya arus keluar masuk uang negara yang telah berlangsung sejak lama, bahkan sejak era Orde Baru. Dia juga menyinggung periode 1950-an pada masa Presiden Soekarno yang menurutnya turut diwarnai ketidakstabilan akibat intervensi asing dan berbagai pemberontakan.
“Kalau kita melihat masa tahun 50-an, masa pemerintahan Bung Karno, sekali lagi saya bukan membela Bung Karno, walaupun memang Bung Karno milik bangsa. Kita tidak bisa memilih tahun 50-an terus disibukkan oleh intervensi asing,” kata Prabowo saat membuka pidato Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN Tahun Anggaran 2027 di Kompleks Parlemen Jakarta, Rabu (20/5/2026).
Dia menilai kondisi tersebut membuat pembangunan ekonomi tidak berjalan optimal. Situasi serupa, lanjutnya, juga terjadi pada awal Orde Baru yang masih diwarnai berbagai persoalan.
Prabowo kemudian menyoroti periode 22 tahun terakhir yang dia sebut sebagai kondisi “inflow-outflow” ekonomi Indonesia. Menurutnya, meski tidak terjadi krisis ekonomi besar, terjadi ketidakseimbangan arus kekayaan negara.
Dia menyebut, berdasarkan data, total keuntungan ekonomi Indonesia dalam 22 tahun mencapai sekitar 436 miliar dolar AS. Namun, sekitar 343 miliar dolar AS mengalir ke luar negeri.
“Ini angka-angka dari PBB,” kata Prabowo.
Menurutnya, kondisi tersebut menyebabkan hanya sebagian kekayaan yang tertahan di dalam negeri, sehingga berdampak pada terbatasnya kemampuan fiskal negara.
“Itu sebabnya gaji guru kecil, gaji-gaji aparat penegak hukum kecil, gaji-gaji ASN kecil. Ini yang selalu anggaran tidak cukup, anggaran tidak kuat dan sebagainya,” ujarnya.
