Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto menegaskan kembali komitmen pemerintah Indonesia untuk mengambil tindakan tegas dalam penegakan hukum dan memperkuat sistem peradilan untuk melindungi kekayaan negara dan menjamin kesejahteraan masyarakat.
“Kalau kekayaan negara bisa kita kendalikan, maka akan tersedia dana yang cukup untuk menyemangati setiap pilar NKRI,” ujarnya pada acara serah terima denda administrasi dan lahan hutan di Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu.
Presiden menekankan bahwa mengambil langkah tegas untuk melindungi kekayaan nasional merupakan hal mendasar untuk menjamin kelangsungan hidup seluruh rakyat Indonesia.
Menurutnya, kesejahteraan masyarakat akan tetap tidak terjangkau apabila pengelolaan dan pendayagunaan kekayaan negara tidak memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan nasional.
“Ini soal kelangsungan hidup. Tidak mungkin 287 juta masyarakat Indonesia bisa hidup sejahtera dan sejahtera jika hartanya terkuras setiap hari, setiap minggu, setiap bulan,” tegasnya.
Dalam pidatonya, Presiden Prabowo juga mengapresiasi keberhasilan Satgas Penegakan Kawasan Hutan (Satgas PKH) dalam memulihkan aset negara, namun hanya sebagian kecil dari total kekayaan negara yang masih perlu dilindungi.
“Perjalanan masih panjang, masih ada ratusan, bahkan ribuan triliun yang harus kita pulihkan,” tegasnya.
Dalam kaitan ini, Presiden menegaskan bahwa negara akan memastikan penegakan hukum yang konsisten dan tegas, dan menggambarkan pendekatan ini sebagai landasan kebangkitan nasional dan penguatan bangsa.
Presiden juga menyoroti penguatan sistem peradilan sebagai bagian dari upaya pemerintah membangun sistem peradilan yang berintegritas.
Ia berpendapat bahwa peningkatan kesejahteraan hakim merupakan langkah strategis untuk menjamin independensi peradilan dan menunjukkan rasa hormat terhadap peran pengadilan.
“Saya yakin permasalahan korupsi dan ketidakadilan harus diselesaikan melalui sistem peradilan. Oleh karena itu, hakim kita harus dihormati, diseleksi secara cermat, dan diberi penghasilan yang cukup sehingga tidak dapat disuap,” ujarnya.
Presiden juga menekankan perlunya seluruh anggota lembaga peradilan menjaga integritasnya dan memastikan bahwa masyarakat mendapatkan keadilan yang sesungguhnya.
Berita terkait: Prabowo mengkritik para pemimpin bisnis yang menyimpan kekayaan di luar negeri
Berita terkait: Indonesia mengincar US$50 miliar per tahun dari pengembalian aset Danantara
Berita terkait: Prabowo mendesak pengelolaan aset yang lebih kuat seiring Danantara berusia satu tahun
Translator: Fathur R, Maria C, Raka Adji
Redaktur: Azis Kurmala
Copyright © ANTARA 2026
