Manokwari (ANTARA) – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah memprioritaskan usulan pembangunan sekolah baru di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) sebagai upaya memperluas akses layanan pendidikan bagi masyarakat.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti di Manokwari, Kamis, menyatakan kementerian berkomitmen untuk secara bertahap mengatasi kesenjangan kualitas dan aksesibilitas pendidikan berdasarkan kebutuhan prioritas.
“Jika ada usulan pembangunan sekolah baru tentu akan kami prioritaskan, terutama yang berasal dari daerah yang masuk kategori 3T,” kata Mu’ti.
Ia menambahkan, Kementerian mendesak pemerintah daerah di wilayah timur Indonesia untuk segera mengusulkan proyek sekolah satu atap di daerah terpencil untuk memenuhi kebutuhan pendidikan generasi muda dan meningkatkan akses terhadap layanan pendidikan usia dini.
Kementerian tidak hanya akan memberikan dana untuk pembangunan infrastruktur fisik sekolah baru di wilayah 3T, tetapi juga akan mendukung penerapan sistem pembelajaran jarak jauh melalui bantuan akses internet.
“Kalau di daerah belum ada listrik, kami akan sediakan infrastruktur tenaga surya. Kami bekerja sama dengan Eco Bhinneka Muhammadiyah,” ujarnya.
Menurut Mu’ti, keberhasilan pemerataan pembangunan infrastruktur pendidikan di daerah 3T bergantung pada sinergi dan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga keagamaan seperti Muhammadiyah.
Inisiatif ini sejalan dengan program revitalisasi dan pembangunan satuan pendidikan baru pada tahun 2026, yang telah meningkatkan target 71.744 PAUD, TK, SD, SMP, dan SMA, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
“Organisasi lain yang peduli dan fokus pada pendidikan dipersilakan mengajukan proposal pembangunan sekolah baru,” tambahnya.
Sekda Papua Barat Ali Baham Temongmere mengajak organisasi keagamaan di wilayahnya untuk berperan aktif di bidang pendidikan, seperti yang dilakukan Yayasan Pendidikan Kristen dan Muhammadiyah.
Pemerintah daerah menghadapi keterbatasan anggaran, terutama pada saat penerapan kebijakan efisiensi, sehingga program peningkatan mutu pendidikan di daerah 3T belum mencapai potensi maksimalnya.
Berita terkait: Menteri menyoroti persamaan hak pendidikan bagi anak-anak secara nasional
Translator: Fransiskus Salu Weking, Cindy Frishanti Octavia
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2026
