Pemerintah Indonesia hingga 12 Juni 2025 baru merealisasikan belanja sebesar 4,4 triliun rupiah (sekitar 270 juta dolar AS) untuk program unggulan Presiden Prabowo Subianto yang menyediakan makanan gratis bagi pelajar dan ibu hamil. Jumlah tersebut hanya mencakup 2,6% dari total alokasi anggaran tahun ini, berdasarkan data dari Kementerian Keuangan yang dirilis Selasa lalu.
Program ini diluncurkan pada bulan Januari dan sejak awal menghadapi berbagai tantangan. Selain kekhawatiran dari pasar keuangan terkait keterbatasan fiskal pemerintah, beberapa daerah juga melaporkan insiden keracunan makanan yang menjadi sorotan publik.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan dalam konferensi pers bahwa hingga pertengahan Juni, program ini telah menjangkau sekitar 4,9 juta penerima manfaat yang dilayani oleh 1.716 unit katering. Meskipun jumlah tersebut menunjukkan langkah awal, capaian tersebut masih jauh dari target pemerintah.
Untuk tahun ini, total anggaran program makan gratis ditetapkan sebesar 171 triliun rupiah (sekitar 10,51 miliar dolar AS). Pemerintah menargetkan program ini dapat berkembang secara bertahap untuk menjangkau hingga 82,9 juta penerima manfaat dengan dukungan 32.000 unit katering pada akhir tahun.
Program ini merupakan janji kampanye utama Prabowo dalam pemilihan presiden 2014 dan kembali menjadi fokus dalam kampanyenya pada pemilu terbaru. Dalam berbagai kesempatan, Prabowo memperkirakan bahwa jika program ini diimplementasikan secara penuh, biaya yang dibutuhkan dapat mencapai sekitar 450 triliun rupiah per tahun.
Dengan realisasi anggaran yang masih minim dan tantangan di lapangan, pemerintah kini dihadapkan pada tugas besar untuk mempercepat pelaksanaan program sambil tetap menjaga kualitas serta keamanan makanan yang disediakan. Keberhasilan program ini dinilai akan menjadi tolok ukur utama bagi pemerintahan Prabowo dalam memenuhi janji-janji sosialnya kepada masyarakat.
