e-KTP Ganjar, 13 Proyek Gagal Anies Dan Lambannya Penanganan Korupsi di Polres Jakut

0

Kopatas.news || Jakarta Utara – KPK berencana akan membuat forum khusus untuk Calon Presiden (Capres) yang bertarung di Pilpres 2024. KPK akan menyelenggarakan adu gagasan dalam hal pemberantasan korupsi, rencananya akan digelar pada Rabu, 17 Januari 2024, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

Terkait hal tersebut, Perjuangan Rakyat Nusantara (Pernusa) menegaskan Capres Nomor Urut 2, Prabowo Subianto dinilai sosok yang paling berkomitmen memberantas korupsi. Hal itu dapat terlihat dari bersihnya rekam jejaknya sebagai Menteri Pertahanan (Kemenhan), termaksud mencoret 2 Kadernya yang pernah terjerat korupsi.

BACA JUGA :

Humas Pernusa, Agustinus Petrus Gultom, SH mengatakan Prabowo merupakan satu-satunya Capres yang tidak pernah diperiksa oleh KPK dan tidak pernah ada isu terkait Korupsi yang membelengunya. Oleh karena itu, dia menyebut komitmen orang nomor satu di Kemenhan tersebut terkait pemberantasan korupsi tidak perlu lagi dipertanyakan.

Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo, kata Agustinus, masih terus-menerus “tersandera” isu korupsi e-KTP yang merugikan keuangan negara sekitar Rp 2,3 triliun. Kesaksian mantan Bendahara Partai Demokrat Nazaruddin, mantan Ketua DPR RI Setya Novanto dan pemanggilan KPK pasti bukan tanpa alasan, tegasnya.

“Meskipun telah dinyatakan tidak terbukti terlibat dalam kasus e-KTP, namun persepsi publik bahwa Ganjar Pranowo pernah tersandung kasus korupsi, itu tidak bisa dihilangkan begitu saja dari ingatan masyarakat Indonesia,” kata Agustinus, yang juga melaporkan mantan Bupati Bogor, Ade Yasin, sebelum ditangkap KPK.

Sedangkan Capres nomor urut 1 Anies Baswedan lebih pantas dipertanyakan lagi komitmennya dalam hal pemberantasan korupsi. Agus menjelaskan, dalam kapasitasnya sebagai Ketua BP2 Tipikor Lembaga Aliansi Indonesia, pihaknya pernah 3 (tiga) kali melaporkan Anies terkait kasus dugaan korupsi Formula E, Revitalisasi Monas dan temuan BPK RI terkait kelebihan bayar diantaranya di Dinas Pemadam Kebakaran DKI Jakarta.

“Kami pernah demo di KPK terkait laporan tersebut dan menilai kinerja Ketua KPK dan jajarannya tidak maksimal, hingga kini kasus-kasus tersebut belum juga naik ke penyidikan. Tidak tahu persis apa masalahnya, tapi dugaan kami ada intervensi sehingga kasusnya mandeg,” papar Agustinus.

13 Proyek Gagal Anies Baswedan

Menurut Agustinus, ada 13 (tiga belas) proyek gagal dan terkesan penghaburan uang yang dilakukan Capres Anies Baswedan saat menjabat Gubernur DKI Jakarta diantaranya Bambu Getah Getih di HI, Tugu Sepatu, Tugu Sepeda, Rumah DP 0%, Sumur Resapan, Sodetan Ciliwung, Jakarta International Stadiom (JIS), Naturalisasi Sungai, Jalur Sepeda, ITF Sunter, Revitalisasi Pasar Senen, OK OCE dan Gagalnya Pembangunan 14 Gelangang Remaja.

Selain banyaknya proyek yang terindikasi pemborosan anggaran, dibentuknya Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) bentukan Anies Baswedan, saat menjabat Gubernur DKI Jakarta, Agustinus menilai sebagai pemborosan keuangan Pemprov DKI Jakarta. Menurutnya pembangunan kota Jakarta makin amburadul dan dugaan korupsi di Pemprov DKI makin meningkat.

“Jadi terkait track record masing-masing Capres dan Cawapres itu dalam penilaian kami Pak Anies paling buruk, wakilnya Cak Imin pernah diperiksa KPK terkait Korupsi di Kemenaker, Pak Ganjar agak ternoda dan Pak Prabowo masih bersih. Faktanya hingga saat ini, Paslon Nomor Urut 2 Prabowo dan Gibran tidak pernah dipanggil dan datang ke Gedung KPK terkait kasus korupsi. Prabowo Dan Gibran Bersih dari Isu Korupsi,” pungkasnya.

Lambannya Pemanganan Korupsi di Polres Jakut

Sudah 2 (dua) tahun, pihak Penyidik Tipikor Polres Jakut belum juga menetapkan para tersangka pada kasus dugaan korupsi Pembangunan Mesin Saringan Sampah Otomatis Rotary Di Rumah Pompa Bulak Cabe (Cilincing) dan Bukit Gading Raya (BGR-Kelapa Gading), TA 2021, dengan nilai HPS Rp. 12.852.613.531,09 yang dikerjakan CV. Mega Jaya Teknindo (CV. MJT) dengan nilai penawaran Rp. 12.418.832.214,80 atau 96,5 % dari HPS, dituding sarat dengan indikasi korupsi. Barangnya sudah tersedia sebelum dilaksanakannya pelelangan, dengan indikasi dudukan mesin yang tak sesuai dinding beton.

Ketua Tim Tipidkor Polres Jakut, Aiptu Beben Lius dengan Anggota Tim nya Brigadir Daulat Topan dan Briptu Mutiara Ayu Rahmawati saat dikonfirmasi mengatakan, pihaknya sudah memintai keterangan dari Ketua Pokja Pelelangan, Kepala Sudin SDA Jakut Adrian Mara Maulana, Kepala Seksi, Frans Siahaan, Direktur CV. Mega Jaya Teknindo (CV MJT) selaku pihak pelaksana, Direktur PT. Tri Jaya Presisi (PT TJP) selaku Pensuplai saringan sampah rotari dan pihak Konsultan Pengawas. Pihaknya optimis, akan banyak menjerat dan menetapkan para Tersangka pada kasus tersebut.

“Kami masih berkerja dan menentukan siapa yang terlibat pada proses pelelangan, pelaksanaan, pengawasan hingga penagihan. Kami juga dibantu oleh pihak Dittipidkor Barekrim Polri mempercepat penetapan tersangka, mencegah adanya intervensi dan penghitungan total kerugian negara. Ada indikasi “Aktor Besar” yang membagi-bagi pekerjaan untuk mengelabui pemeriksaan dan publik serta memonopoli pekerjaan tersebut”, jelas Aiptu Beben Lius, kepada wartawan, Senin (15/01/24).

Ketua Pokja Pelelangan, Kepala Sudin SDA Jakut Adrian Mara Maulana, Kepala Seksi Frans Siahaan, Direktur CV. Mega Jaya Teknindo (CV MJT) selaku pihak pelaksana, Direktur PT. Tri Jaya Presisi (PT TJP) selaku pensuplai saringan sampah rotari dan pihak konsultan pengawas, hingga saat ini belum bersedia memberikan klarifikasi dan keterangan secara resmi terkait hal tersebut.

(red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *