Pembina Satgas Banten Kesti TTKKDH DPAC Balaraja Miris Atas Adanya Tindak Intimidasi Kepada Kontrol Sosial

0

Kopatas.news ll Kabupaten Tangerang – Pembina Satgas Banten Kesti TTKKDH (Tjimande Tari Kolot Kebon Jeruk Hilir) DPAC Balaraja, Ahmad Saefi Sobur, SE, M.SI yang biasa akrab di panggil Ujang Sobur, amat sangat menyayangkan perbuatan oknum orang suruhan yang melempar potongan besi dan menghardik kepada anggota Satgas Banten Kesti TTKKDH DPC Kabupaten Tangerang yang didampingi oleh anggota Lsm dan Media saat melakukan kontrol sosial proyek siluman pekerjaan pembetonan yang saat itu dikerjakan dalam keadaan minim pencahayaan, juga tanpa didampingi pelaksana lapangan serta tanpa adanya konsultan kontruksi dan pengawas pejabat terkait pada malam 22 Desember 2023.

Sangat disayangkan terjadinya peristiwa dan insiden pada hari jumat tgl 22 Desember 2023, adanya tindakan kekerasan terhadap awak media sedang menjalankan tugas melakukan peliputan oleh seorang oknum preman ini tidak perlu terjadi, Dimana Wartawan, LSM dan Ormas sedang menjalankan tugas dan fungsinya sebagai kontrol sosial untuk membantu pemerintah sehingga pembangunan infrastruktur sesuai dengan spesifikasi dan RAB menuju pada kualitas yang baik,” ujar Ujang Sobur saat di temui oleh rekan media, Senin (25/12/2023)

Baca Juga :

https://kopatas.news/2023/12/24/abril-ketua-dpc-satgas-banten-kesti-ttkkdh-resmi-menunjuk-peradi-parb-selaku-kuasa-hukumnya/

“Saya sangat menyayangkan perbuatan oknum tersebut. Ini merupakan bentuk pelecehan terhadap tugas-tugas kontrol sosial yang rekan-rekan dilapangan lakukan. Mereka hanya ingin memastikan bahwa proyek tersebut dikerjakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” tambah Ujang Sobur.

Ujang Sobur menjelaskan, saat melakukan kontrol sosial, anggota Satgas Banten Kesti TTKKDH DPC Kabupaten Tangerang menemukan sejumlah kejanggalan dalam pengerjaan proyek tersebut. Di antaranya, pengerjaan dilakukan dalam keadaan minim pencahayaan, tanpa didampingi pelaksana lapangan, dan tanpa adanya konsultan kontruksi dan pengawas pejabat terkait.

“Saya meminta kepada aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas kasus ini. Saya juga meminta kepada pemerintah daerah untuk mengevaluasi proses pengadaan proyek tersebut,” tegas Ujang Sobur.

Sementara, Ketua Satgas Banten Kesti TTKKDH DPAC Balaraja, Allen, menilai bahwa perbuatan oknum tersebut merupakan bentuk intimidasi terhadap masyarakat yang ingin mengawasi jalannya pemerintahan.

“Ini merupakan bentuk kesewenang-wenangan yang tidak bisa dibiarkan. Kami akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas,” kata Allen.

Baca Juga :

https://kopatas.news/2023/12/23/uu-pers-no-40-tahun-1999-pasal-18-ayat-1-tidak-berlaku-bagi-para-pekerja-yang-bekerja-di-proyek-siluman-daerah-kresek/

Allen juga meminta kepada pemerintah daerah untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat yang ingin melakukan kontrol sosial.

“Pemerintah daerah harus menjamin kebebasan masyarakat untuk melakukan kontrol sosial. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan pemerintah sesuai dengan kepentingan masyarakat,” tutup Allen.

(Uci/Tim/red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *