BPJS Ketenagakerjaan Mendukung Arahan Wapres untuk Percepatan Mall Pelayanan Publik

Kopatas.news||Jambi – Pemerintah terus berupaya untuk mempercepat penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP) di seluruh penjuru Indonesia.
Satu upayanya adalah dengan menggandeng sejumlah kementerian, lembaga, BUMN dan Badan Hukum Publik untuk berkomitmen menyediakan layanan di Mal Pelayanan Publik.


Sebanyak 17 instansi termasuk BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) sepakat untuk menandatangani Nota Kesepahaman Percepatan Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik ini pada kamis (30/6/2022) lalu.
Hadir langsung pada acara tersebut Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin beserta Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md sebagai Menteripan RB ad interim.


Direktur Utama BPJAMSOSTEK Anggor Eko Cahyo dalam keterangannya mengatakan, pihaknya akan turut serta berkolaborasi serta berkomitmen membantu mempercepat pembangunan Mal Pelayanan Publik terealisasi di seluruh penjuru tanah air.

“BPJAMSOSTEK merupakan salah satu bagian dari lembaga negara yang menyelenggarakan pelayanan publik, konsen kami sejalan dengan harapan pemerintah yakni menghadirkan pelayanan yang lebih lengkap, lebih mudah, lebih cepat,” katanya.

Menurutnya, dengan adanya Mal Pelayanan Publik di seluruh kabupaten dan kota di Indonesia, akan mempermudah pekerja mendapatkan informasi jaminan sosial ketenagakerjaan, mendaftar menjadi peserta hingga melakukan pengajuan klaim.

Sementara itu, Wakil Presiden Maruf Amin dalam arahannya pada kegiatan tersebut mengatakan, Pemerintah bertanggung jawab penuh dalam menyediakan pelayanan publik yang berkualitas kepada warga negara sejak kelahirannya sampai kematiannya. 

“Pengurusan akta kelahiran, pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, pajak hingga surat kematian harus dapat diakses oleh masyarakat secara praktis dan sederhana,” katanya.

Maruf Amin menambahkan, Mal Pelayanan Publik diselenggarakan dalam rangka untuk membantu memperbaiki kualitas pelayanan publik kepada masyarakat dan meningkatkan investasi di daerah. 

Oleh karena itu, Mal Pelayanan Publik seyogyanya segera terbangun di seluruh daerah di Indonesia.

“Pada 2024 kita telah mencanangkan 100 persen MPP sudah dibangun di seluruh Indonesia, selain target kuantitatif, kualitas MPP juga tidak boleh luput dari perhatian. MPP yang telah berjalan, harus terus dievaluasi efektifitasnya maupun kesiapannya untuk menjadi Mal Pelayanan Publik digital,” katanya.

Sejalan dengan arahan yang disampaikan Wapres, Menteripan RB ad interim Mahfud Md dalam paparannya mengatakan pelayanan publik melalui Mal Pelayanan Publik mengalami peningkatan sejak awal kebijakan ini diadaptasi di Indonesia yakni pada 2017 silam.

“Pada awal pelaksanaan kebijakan MPP ditetapkan 4 MPP percontohan, DKI, Batam Surabaya dan Banyuwangi. Penyelenggaraan pelayanan publik melalui MPP meningkat dengan jumlah MPP yg beroperasi hingga juni 2022 sebanyak 59. Jika dilihat penyebarannya berdasarkan provinsi masih terdapat 11 provinsi yang masih belum memiliki MPP, jika dilihat dari sebaran kabupaten kota masih 449 kabupaten kota yg belum memiliki MPP,” katanyam

Ia yakin, pada 2024 Mal Pelayanan Publik yang beroperasi akan sesuai target yang dicanangkan Presiden dan Wakil Presiden yakni tersebar hingga seluruh wilayah kabupaten dan kota.

“Selanjutnya sebagaimana arahan Presiden, pada 2024 Mal Pelayanan Publik sudah terbentuk di seluruh kabupaten kota. 56 kota akan meresmikan MPP pada 2022 ini,” kata Mahfud MD.

Sementara, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jambi Muhammad Syahrul bilang, dengan hadirnya Mal Pelayanan Publik memudahkan masyarakat dalam menyelesaikan administrasi serta layanan masyrkat.

“Salah satunya yaitu dapat dengan mudah medapat info terkait BPJS Ketanagakerjaan tanpa harus datang langsung ke kantor,” ujarnya.

Editor &publisher: mahmudi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

%d blogger menyukai ini: