Kunjungi Kabupaten Melawi, Kanwil Kemenkumham Kalbar Bahas Harmonisasi Perancangan Peraturan Daerah

kopatas.news

Melawi, Kalbar – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai kepanjangan tangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia memegang peranan penting dalam membantu Pemerintah Daerah pada setiap proses pembentukan peraturan perundang- undangan di daerah.

Agar peraturan perundang-undangan di daerah tersebut selaras dengan nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan dapat melakukan pengawalan terhadap proses pembentukan peraturan daerah yang harmonis dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sekaligus selaras dengan kebijakan/ program nasional.

Menindaklanjuti hal tersebut, Tim Kanwil Kemenkumham Kalbar yang dipimpin Kepala Bidang Hukum Edy Gunawan dan didampingi Kasubbid Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah, Dini Nursilawati, Analis Hukum Ahli Madya, Devy Wijayanti dan Para JFT Perancang Peraturan Perundang-undangan melakukan Kunjungan Kerja dalam rangka Harmonisasi Perancangan Peraturan Daerah dan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Legislasi Daerah, serta untuk meningkatkan kerja sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Melawi, Kamis, (09/06/22) – Sabtu (11/06/22).

Kegiatan di Kabupaten Melawi diawali dengan koordinasi ke Sekretariat Daerah Kabupaten Melawi. Tim diterima oleh Agustian Sumardi Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Melawi. Disana, Tim menyampaikan tentang pentingnya harmonisasi perancangan peraturan daerah, selain sebagai pelaksanaan UU, dengan harmonisasi dapat meminimalisisr kesalahan pengaturan sehingga peraturan yang dibentuk dapat diimplementasikan dengan baik.

“Dengan adanya Perancang Peraturan Perundang-undangan di Kantor Wilayah diharapkan dapat membantu Pemerintah Daerah dalam pembentukan produk hukum daerahnya, mulai dari Penyusunan hingga pengundangan,” ujar Edy.

Tim kemudian berdiskusi tentang Proses Pembentukan Peraturan Daerah di Kabupaten Melawi. Kepala Bagian Hukum Kabupaten Melawi menyampaikan bahwa sampai saat ini belum ada Raperda yang akan dibahas karena Perangkat Daerah belum menyampaikan naskah Raperdanya, selain itu Perangkat Daerah tidak membuat naskah akademik karena kekurangan anggaran. Di Tahun 2022 ini, Kabupaten Melawi merencanakan akan menyusun 16 Raperda menjadi Peraturan Daerah dari inisitif Eksekutif Pemerintah Daerah Kabupaten Melawi.

Namun 9 diantara Raperda tersebut adalah tentang Retribusi dan Pajak Daerah, mengingat bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi untuk dibuat dalam 1 Peraturan Daerah, maka 9 Raperda tersebut akan ditunda pembahasannya.Koordinasi dengan DPRD Kabupaten Melawi

Selanjutnya Tim melakukan Koordinasi ke DPRD Kabupaten Melawi. Tim diterima oleh Widya Hastuti Ketua DPRD Kabupaten Melawi, Hendegi Januardi Usfa Yursa Wakil Ketua DPRD Kabupaten Melawi, Ardeni Ketua Bapemperda DPRD Kabupaten Melawi, Heri Iskandar Wakil Bapemperda Kabupaten Kayong Utara, serta Ramdha Suhaimi Sekretaris DPRD Kabupaten Melawi beserta Jajarannya.

Kepala Bidang Hukum menyampaikan tentang Tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dalam pembentukan produk hukum di daerah serta diperkuat oleh 21 Orang Perancang Peraturan Perundang-undangan yg telah bersertifikasi. Tim mendorong agar DPRD Kabupaten Melawi dapat menjalin kerja sama dengan Kantor Wilayah yang diawali dengan bersinergi melalui penandatanganan Nota Kesepakatan tentang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah, yang ruang lingkupnya antara lain fasilitasi penyusunan propemperda, penyusunan naskah akademik, penyusunan Raperda hingga pembahasan raperda tersebut.

Selain itu Wakil Ketua DPRD Kabupaten Melawi Hendegi Januardi Usfa Yursa, menyambut baik tawaran kerja sama dengan Kantor Wilayah tersebut dan akan terlebih dahulu mempelajari Naskah Nota Kesepakatan yang disampaikan oleh Tim. Ketua Bapemperda yang baru beberapa minggu menduduki jabatan karena adanya PAW setiap 2,5 Tahun ini akan segera melakukan konsultasi ke Kantor Wilayah untuk mendorong munculnya Raperda Inisiatif dari DPRD Kabupaten Melawi guna menjalankan fungsi legislasi anggota DPRD. ( Humas Kemenkumham Kalbar )

Publisher : Lilik Hidayatullah

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

%d blogger menyukai ini: