Rapat Penyusunan Draft Awal Juknis Penanganan Kawasan Rawan Tanaman Terlarang

Kopatas.news | Jakarta – Pembukaan kegiatan dengan pembacaan Sambutan Kepala Badan Narkotika Nasional yang pada kesempatan ini dibawakan Oleh Deputi Pemberdayaan Masyarakat Bapak Tagam Sinaga,S.H.,M.M yang kemudian dilanjutkan dengan pemaparan oleh narasumber pertama Drs. Ahwil Luthan S.H.,MBA yang menjelaskan tentang sejarah awal program Alternative Development dengan konsep Pengembangan Komperhensif yang tidak hanya mencakup penanaman tanaman alt namun melihat juga dari infrastruktur juga ketersediaan sarana yang nantikan ajan di implementasikan di daerah yang terkena budidaya Opium dan Coca.

Prinsip konkret membangun kapasitas dan kesadaran Pemerintah dan Masyarakat :

• Kemauan Politik, pendanaan jangka panjang dan komitmen pemangku kepentingan.

• Pengembangan yang konsisten dan kebijakan pembangunan berkelanjutan strategi masyarakat yang terkena dampak.

•Design pengembangan Alternatif yang harus memperhitungkan kedua Kompleksitas mata pencaharian berdasarkan budidaya.

• Partisipasi penuh dari petani tanaman.
• Penegakan Hukum
• Tindakan Hukum pada tanaman terlarang pada area budidaya
• Tindakan penyalahgunaan Narkoba yang harus diintergrasikan ke dalam program Alternative Development.

Paparan Narsum ke II oleh Bapak Teguh Iman Wahyudi:

Pemulihan Kawasan Terlarang
pemaparan tentang Definisi tanaman terlarang.

• Ketentuan Pidana pada tanaman terlarang
• Potensi munculnya Tanaman terlarang
• Pemulihan Kawasan tanaman terlarang yang dilakukan oleh Pemberdayaan Alternatif
• Penyusunan juknis penanganan kawasan rawan.

Pemaparan ketiga oleh Ibu Lisa F :

tentang jenis-jenis tanaman terlarang yang sudah tercantum dalam PMK no. 9 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika sesuai Undang-undang Narkotika : UU. No. 35 Tahun 2009 yang termasuk dalam Golongan I
Dalam kesempatan tersebut juga dibahas tentang tahapan dalam perubahan penggolongan Narkotika, pertimbangan kratom akan dimasukkan zat aktifnya terlebih dahulu dalam UU Narkotika yaitu Mitragynine dan 7OH Mitragynine dan tanaman lain yang memiliki efek psikoaktif.

Selain itu juga dibahas tentang ketentuan PMK yang sedang disusun untuk riset terkait tanaman Narkotika dalam jumlah terbatas dan diawasi secara ketat.

Kemenkes juga sangat mendukung program alternative development yang dilaksanakan oleh Pemberdayaan alternatif BNN dalam pemulihan kawasan tanaman terlarang.

Kegiatan dilanjutkan dengan penyusunan draft awal juknis yaitu diskusi membahas tentang sistematika besar Juknis dengan tahapan :

  1. Pra Pendahuluan
  2. Bab I : Pendahuluan
  3. Bab II : Tinjauan Tanaman Terlarang
  4. Bab III : Penanganan Kawasan Tanaman Terlarang
  5. Bab IV :Monitoring dan Evaluasi
  6. Bab V : Penutup

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

%d blogger menyukai ini: