Kupas tuntas BPJS ketenagakerjaan Serta pencarian

kopatas news II Jawa Timur-Panduan Lengkap BPJS Ketenagakerjaan yang Wajib Kamu Ketahui – Sebagai karyawan yang bekerja di Indonesia, kamu pasti sudah tidak asing lagi dengan BPJS ketenagakerjaan karena hampir semua pekerja di Indonesia pasti memilikinya.

Kenyataannya walaupun banyak dimiliki, namun masih ada lho yang belum paham akan apa itu sebenarnya BPJS Ketenagakerjaan, bagaimana manfaatnya hingga cara mencairkan BPJS Ketenagakerjaan dan menonaktifkannya.

Maka dari itu, pada artikel ini kami akan memberikan kamu panduan lengkap tentang BPJS Ketenagakerjaan, agar kamu bisa lebih paham.

Simak selengkapnya di bawah!

1.Apa itu BPJS Ketenagakerjaan? 

Sebelum mengenal lebih jauh, cari tahu dulu apa sebenarnya BPJS Ketenagakerjaan?

BPJS Ketenagakerjaan adalah program pemerintah yang berupa layanan jaminan sosial dan proteksi untuk memberikan perlindungan bagi seluruh tenaga kerja di Indonesia hingga pensiun.

Sebelumnya, program ini bernama Jamsostek (Jaminan Sosial Tenaga Kerja).

Namun, kemudian berubah menjadi BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan UU. 24 Tahun 2011 tentang BPJS sejak 1 Januari 2014. Setelah itu, program ini aktif beroperasi sejak 1 Juli 2015.

BPJS Ketenagakerjaan adalah program wajib pemerintah, oleh karena itu setiap perusahaan di Indonesia diharuskan untuk mendaftarkan para karyawannya ke dalam program ini.

Jadi, jika ada perusahaan yang tidak memiliki fasilitas BPJS Ketenagakerjaan, sebaiknya kamu perlu mempertanyakannya lagi, ya.

2. Jenis Keanggotaan BPJS Ketenagakerjaan

BPJS ketenagakerjaan, wajib dimiliki oleh semua pekerja di Indonesia.

Biasanya setiap warga negara Indonesia, memiliki jenis keanggotaan program BPJS Ketenagakerjaan yang berbeda-beda.

Setiap jenis keanggotaan, nantinya akan mempengaruh program-program BPJSTK yang bisa diikuti.

Berikut adalah jenis keanggotaannya bisa dikelompokkan berdasarkan pekerjaan yang dimiliki.

Penerima Upah (PU)

Kamu yang bekerja dengan menerima gaji, upah atau imbalan lain dari pemberi kerja masuk sebagai Pekerja Penerima Upah.

Bukan Penerima Upah (BPU)

Bagi kamu yang memiliki usaha atau kegiatan lainnya dan secara mandiri memperoleh penghasilan dari usaha tersebut, maka kamu termasuk sebagai Pekerja Bukan Penerima Upah (BPU).

Contohnya: Pemberi kerja, Tukang Ojek, Supir Angkot, Pedagang Keliling, Dokter, Pengacara, Artis dan lainnya.

Jasa Konstruksi (JAKON)

Orang yang bekerja pada layanan konsultasi perencanaan, pelaksanaan atau pengawasan pekerjaan konstruksi.

Pekerja Migran Indonesia (PMI)

Sebutan bagi warga negara Indonesia yang sedang, akan atau telah melakukan pekerjaan dan menerima upah di luar negeri.

Yuk, lihat tabel pembagian program BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan keanggotaan peserta di bawah.

program BPJS Ketenagakerjaan

Berdasarkan tabel di atas, kamu bisa melihat bahwa ada jenis keanggotaan yang dapat mengikuti semua program. Namun, ada juga jenis keanggotaan yang tidak bisa mengikuti program tertentu.

  1. Jenis-Jenis Program dalam BPJS Ketenagakerjaan
    Sampai dengan saat ini, BPJSTK memiliki beberapa program yang dapat dinikmati oleh para pemegangnya.

Adapun program-program tersebut bertujuan untuk memberikan proteksi dan jaminan sosial untuk kamu yang memilikinya.

Jadi apa saja program-programnya?

Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)
Ketika bekerja, risiko-risiko yang ada seperti kecelakaan kerja bisa saja terjadi.

Nah, program JKK ini ada untuk melindungi berbagai risiko kecelakaan yang mungkin terjadi kepada pekerja dengan memberikan kompensasi serta rehabilitas.

Tentu saja, program ini tidak hanya diperuntukan bagi kamu para pekerja di bidang konstruksi saja yang memang memiliki banyak risiko.

Bagi karyawan biasa pun dapat menggunakan program ini, karena JKK juga memberikan proteksi terhadap kecelakaan yang terjadi dari perjalanan berangkat, pulang dan saat melaksanakan perjalan dinas.

Di tahun 2020 ini, pemerintah baru saja meningkatkan dan menambahkan manfaat dari program JKK.

Adapun cakupan manfaat yang bisa kamu terima selain perlindungan dari risiko kecelakaan kerja per Januari 2020 bisa dilihat pada tabel di bawah.

Manfaat dari Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)
No. Manfaat Keterangan

  1. Pelayanan kesehatan (perawatan dan pengobatan), antara lain:
    Penanganan, termasuk komorbiditas dan komplikasi yang berhubungan dengan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja antara lain:

pemeriksaan dasar dan penunjang;
perawatan tingkat pertama dan lanjutan;
rawat inap dengan kelas ruang perawatan yang setara dengan kelas I rumah sakit pemerintah;
perawatan intensif (HCU, ICCU, ICU);
penunjang diagnostic;
pengobatan dengan obat generik (diutamakan) dan/atau obat bermerk (paten)
pelayanan khusus;
alat kesehatan dan implant;
jasa dokter/medis;
operasi;
transfusi darah (pelayanan darah); dan
rehabilitasi medik.
Pelayanan kesehatan diberikan tanpa batasan plafon sepanjang sesuai kebutuhan medis (medical need).
Pelayanan kesehatan diberikan melalui fasilitas kesehatan yang telah bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan (trauma center BPJS Ketenagakerjaan).
Penggantian biaya (reimbursement) atas perawatan dan pengobatan, hanya berlaku untuk daerah remote area atau didaerah yang tidak ada trauma center BPJS. Ketenagakerjaan. Penggantian biaya diberikan sesuai ketentuan yang berlaku.
Pelayanan Home Care
Manfaat diberikan maksimal 1 tahun dengan plafon biaya maksimal Rp20.000.000,-. Keterangan :

Perawatan di rumah bagi peserta yang tidak memungkinkan melanjutkan pengobatan ke rumah sakit.
Dilaksanakan bekerjasama dengan PLKK.
Penunjang diagnostik PAK
Pemeriksaan diagnostik untuk penyelesaian Penyakit Akibat Kerja guna memastikan proses penyembuhan kasus yang sudah terbukti penyakit akibat kerja dilakukan hingga tuntas

  1. Santunan berbentuk uang, antara lain:
    a) Penggantian biaya pengangkutan peserta yang mengalami kecelakaan kerja/penyakit akibat kerja, ke rumah sakit dan/atau kerumahnya, termasuk biaya pertolongan pertama pada kecelakaan;.
    Angkutan darat/sungai/danau diganti maksimal Rp5.000.000,– (lima juta rupiah).
    Angkutan laut diganti maksimal Rp2.000.000 (dua juta rupiah).
    Angkutan udara diganti maksimal Rp10.000.000 (sepuluhh juta rupiah).
    Jika menggunakan lebih dari 1 angkutan maka berhak atas biaya paling banyak dari masing-masing angkutan yang digunakan.
    Biaya transportasi ke rumah sakit dan/atau ke rumahnya
    Pertolongan pertama pada kecelakaan
    Biaya transportasi untuk rujukan ke rumah sakit lain.
    Biaya transportasi peserta yang mengikuti program RTW menuju dan pulang dari fasilitas pelayanan kesehatan dan balai latihan kerja.
    Perhitungan biaya transportasi untuk kasus kecelakaan kerja yang menggunakan lebih dari satu jenis transportasi berhak atas biaya maksimal dari masing-masing angkutan yang digunakan dan diganti sesuai bukti/kuitansi dengan penjumlahan batasan maksimal dari semua jenis transportasi yang digunakan

b) Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB), dengan perincian penggantian, sebagai berikut:
6 (enam) bulan pertama sebesar 100% dari upah
6 (enam) bulan kedua bulan kedua sebesar 100% dari upah
6 (enam) bulan ketiga dan seterusnya sebesar 50% dari upah
Dibayarkan kepada pemberi kerja (sebagai pengganti upah yang diberikan kepada tenaga kerja) selama peserta tidak mampu bekerja sampai peserta dinyatakan sembuh atau cacat sebagian anatomis atau cacat sebagian fungsi atau cacat total tetap atau meninggal dunia berdasarkan surat keterangan dokter yang merawat dan/atau dokter penasehat.
c) Santunan Kecacatan
Cacat Sebagian Anatomis sebesar = % sesuai tabel x 80 x upah sebulan.
Cacat Sebagian Fungsi = % berkurangnya fungsi x % sesuai tabel x 80 x upah sebulan.
Cacat Total Tetap = 70% x 80 x upah sebulan.
Jenis dan besar persentase kecacatan dinyatakan oleh dokter yang merawat atau dokter penasehat yang ditunjuk oleh Kementerian Ketenagakerjaan RI, setelah peserta selesai menjalani perawatan dan pengobatan.
Tabel kecacatan diatur dalam Lampiran III Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.
Santunan kematian dan biaya pemakaman
Santunan Kematian sebesar 60% x 80 x upah sebulan, minimal sebesar Rp20.000.000,-
Biaya Pemakaman sebesar Rp10.000.000,-
Santunan berkala diberikan apabila peserta cacat total tetap atau meninggal dunia akibat kecelakaan kerja atau PAK sebesar Rp20.000.000,-

  1. Program Kembali Bekerja (Return to Work) berupa pendampingan kepada peserta yang mengalami kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja yang berpotensi mengalami kecacatan, mulai dari peserta masuk perawatan di rumah sakit sampai peserta tersebut dapat kembali bekerja.
  2. Kegiatan Promotif dan Preventif untuk mendukung terwujudnya keselamatan dan kesehatan kerja sehingga dapat menurunkan angka kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.
  3. Rehabilitasi berupa alat bantu (orthese) dan/atau alat ganti (prothese) bagi Peserta yang anggota badannya hilang atau tidak berfungsi akibat Kecelakaan Kerja untuk setiap kasus dengan patokan harga yang ditetapkan oleh Pusat Rehabilitasi Rumah Sakit Umum Pemerintah ditambah 40% (empat puluh persen) dari harga tersebut serta biaya rehabilitasi medik.
  4. Santunan Beasiswa
    Diberikan bagi peserta yang mengalami cacat total tetap atau meninggal dunia akibat kecelakaan kerja.
    Diberikan untuk 2 (dua) orang anak peserta
    Diberikan berkala setiap tahun sesuai dengan tingkat pendidikan anak peserta
    Besaran manfaat beasiswa JKK sesuai dengan tingkat pendidikan :
    TK sampai SD/sederajat sebesar Rp1.500.000/orang/tahun, maksimal selama 8 tahun
    SMP/sederajat sebesar Rp2.000.000/orang/tahun, maksimal selama 3 tahun
    SMA/sederajat sebesar Rp3.000.000/orang/tahun, maksimal 3 tahun
    Pendidikan tinggi maksimal S1 atau pelatihan sebesar Rp12.000.000/orang/tahun, maksimal 5 tahun
  5. Penggantian Kacamata
    Diberikan apabila peserta mengalami penurunan visus akibat kecelakaan kerja atau PAK maksimal sebesar Rp1.000.000,-
  6. Penggantian Alat Bantu Dengar
    Diberikan apabila peserta mengalami penurunan pendengaran akibat kecelakaan kerja atau PAK maksimal sebesar Rp2.500.000,-
  7. Penggantian Penggantian Gigi Tiruan
    Maksimal sebesar Rp5.000.000,-
  8. Hak Peserta dan/atau Pemberi Kerja selain penyelenggara negara untuk menuntut manfaat JKK menjadi gugur apabila telah lewat waktu 5 tahun sejak Kecelakaan Kerja terjadi.
  9. Hak Peserta dan/atau Pemberi Kerja selain penyelenggara negara untuk menuntut manfaat JKK menjadi gugur apabila telah lewat waktu 5 tahun sejak PAK didiagnosis.

editor &publisher: mahmudi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

%d blogger menyukai ini: