Lampu Hijau RAPERDA Disabilitas Dari Ketua DPRD Sidoarjo, LSM LIRA Singgung Spirit Presiden JOKOWI

Kopatas news Sidoarjo. Usulan rancangan peraturan daerah “RAPERDA” tentang penyandang disabilitas di kabupaten sidoarjo yang diusulkan sejumlah aktivis dan organisasi penyandang disabilitas akhirnya terus bergulir dan mendapatkan respon positif dari pimpinan lembaga legislatif di kota delta tersebut.

Ketua DPRD kabupaten sidoarjo H. Usman mengatakan, bahwa pihaknya sudah menerima aspirasi secara tertulis dan kemudian ditindaklanjuti dengan menggelar hearing secara langsung antara komisi-D bersama OPD terkait dan perwakilan komunitas penyandang disabilitas pada bulan juni tahun 2021.

“Panjenengan “perwakilan penyandang disabilitas” hearing dengan komisi D bulan Juni 2021 dan sudah Kita Respon dengan dimasukkan Raperda Disabilitas ke Propemperda 2022. Semua nya butuh waktu untuk berproses, jelasnya lewat pesan tertulis yang diterima media senin/9/5/2022”.

Pria yang akrap disapa abah Usman itu pun lantas menghimbau agar para penyandang disabilitas bersabar menunggu proses yang sedang berjalan diDPRD sidoarjo, katanya.
“Sabar sesuai antrian untuk dibuatkan NA ( Naskah Akademik ) nya dulu baru dibahas oleh Bapemperda dengan OPD terkait nya.

Setelah dapat persetujuan Bupati melalui OPD nya, baru dibahas oleh Pansus. Jadi begitu proses yang harus dilalui, paparnya menambahkan”.

Merespon hal tersebut, ketua LIRA Disability Care “LDC” Abdul Majid selaku inisiator pun mengaku akan bersabar karena pemahamannya akan proses pembuatan raperda yang sedang berlangsung di DPRD sidoarjo akan membutuhkan waktu yang cukup panjang.

“Kita bersyukur sudah ada lampu hijau dari ketua DPRD sidoarjo, pergerakan kawan-kawan difabel sidoarjo insyaalloh akan segera memetic hasil.

Untuk selanjutnya kita akan terus memantau prosesnya dan akan terus menggalang dukungan dari seluruh lapisan masyarakat hingga lembaga negara yang berkaitan dengan hal ini, papar Majid Uno”.

Kemudian Majid yang juga menjadi salahsatu peraih beasiswa short course program di bidang politik dan demokrasi di Queensland University of Technology Australia itu berharap RAPERDA tentang penyandang disabilitas tersebut bisa masuk kedalam program legislative daerah prioritas meninjau dari esensi dan urgensinya.

“Spirit presiden joko Widodo dalam mewujudkan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas lewat UU no 8 tahun 2016 dan berbagai macam perpres sebagai turunannya harus diikuti oleh pimpinan eksekutif dan legislative yang ada di sidoarjo, papar pria yang akrap disapa Majid Uno itu”.
“Jadi untuk mewujudkan visi kabupaten sidoarjo yang inklusif lewat payung hukum PERDA adalah suatu keniscayaan.

Kepastian terkait masa depan para penyandang disabilitas di kabupaten sidoarjo ya harus berada dibawah payung hokum yang kuat, dan segera diwujudkan melalui pendekatan konsep hak azasi manusia “human right model”, pungkas majid yang juga sebagai penyandang disabilitas sensorik netra itu”.

Sebelumnya, pada bulan juni 2021 sejumlah organisasi penyandang disabilitas yang tergabung dalam koalisi difabel sidoarjo “LIRA Disability Care, yayasan Ananda mutiara Indonesia / Y-AMI, perhimpunan penyandang cacat mandiri / PPCM Sidoarjo, persatuan tuna netra Indonesia / PERTUNI Sidoarjo, yayasan Aurica, Persatuan penyandang disabilitas indonesia / PPDI, LBH LIRA jawa timur” telah melakukan hearing bersama komisi-D DPRD sidoarjo dan perwakilan OPD “DINSOS,DISNAKER, DINKES,Dinas pendidikan, DP3AKB”. Selain membahas isu-isu actual, kesepakatan usulan RAPERDA disabilitas dikabupaten sidoarjo adalahsalah satu point kesepakatandalam forum itu.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

%d blogger menyukai ini: