Bantuan PKH Untuk Anak Sekolah Diduga Ada Pemotongan dari Ketua dan Pendamping

KOPATAS.NEWS || Musi Rawas – Ketua dan Pendamping PKH Desa Suka Maju Kec. Sumber Harta Kab. Musi Rawas diduga memotong dana bantuan yang seharusnya, dipotong sebesar Rp. 875.000,- (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sabtu 25/12/2021.

Ketua PKH yang Biasa di sapa ibu UMI tersebut rupa nya Honor di Dinas Pertanian Kabupaten Musirawas, saat awak media akan mengomfirmasikan hal tersebut, Ibu Umi Ketua PKH sedang tidak ada di rumahnya. Rumhnya berada di Desa Sumber Harta di sebelah rumah warga yang membuat kerajinan alumunium, ternyata Ibu Umi sedang berada di bengkulu jelas warga kepada awak media.

Sementara awak media memiliku rekaman pengakuan warga Desa Suka Maju berinisial W dan Z juga masih ada lagi yang lain nya. Mereka merasa diakali oleh pihak Pendamping dan Ketua PKH tersebut. Dijelaskan oleh W “kami orang miskin pak, tolong jangan diakali begini, pemerintah memberi kami bantuan untuk anak-anak kami sekolah pak kalau dipotong kami mau gimana lagi, yang jelas kami tidak iklas” jelas W kepada awak media.

Ada juga warga yang berinisial Z mengatakan “kami merasa seperti dibodohi pak, sewaktu Ibu Umi memberikan kami amplop uang PKH untuk anak sekolah cuma ada 500 ribu pak dan kami bersama rekan lainnya meminjam kembali kartu PKH kami dari Ibu Umi lalu kami cek ke Bank tersebut, ternyata 2 hari yang lalu ada penarikan 875 ribu rupiah dari kartu PKH kami, jelas kami kaget pak kok bisa begini” jelas Z kepada awak media.

Di jelas kan juga oleh warga bahwa selama ini kartu PKH tidak ada dengan warga dan selama ini kartu tersebut di pegang oleh Ketua PKH dan pendamping dengan alasan nanti hilang bila dipegang oleh warga.
“Tolong Bapak rekam penjelasn kami ini walau pun kejadian sudah berapa bulan yang lalu dan sekarang kartu kami pegang sendiri, kami merasa dibohongi oleh beliau dan tolong di tindak lanjuti hal ini pak” jelas nya

Awak media akan menindak lanjuti hal ini dengan melaporkan ke Dinsos Kabupaten Musi Rawas dan bila perlu harus dilapor kan ke pihak yang berwajib, karena itu mutlak hak masyarat tidak mampu jelas salah satu ketua media yang kebetulan ikut dan mendengar sendiri keluhan warga. @ (Bang Ir dan tim)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

%d blogger menyukai ini: