BPJAMSOSTEK Tangsel Ciputat Gelar FGD Untuk Perlindungan Bagi Awak Angkutan Umum dan Angkutan Barang

KOPATAS.NEWS II CIPUTAT – BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Tangerang Selatan Ciputat menyelenggarakan kegiatan Forum Group Discussion (FGD) untuk memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi seluruh awak kendaraan orang dan awak kendaraan barang di Tangerang Selatan pada minggu pertama bulan Desember 2021 bertempat di Tuscany 9.4 Meeting Room.

Kegiatan tersebut sebagai tindak lanjut dari Surat Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Nomor : SE-DRJD 18 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Keikutsertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Terhadap Awak Kendaraan Angkutan Orang dan Angkutan Barang Dengan Kendaraan Bermotor Umum di Jalan.

Kegiatan FGD secara resmi dibuka oleh Serianto (Kabid Kepesertaan mewakili Kepala Cabang BPJamsostek Tangsel) dan selanjutnya kegiatan FGD dipandu oleh Haryanto (Kepala BPJamsostek Tangsel Ciputat) dan dihadiri oleh beberapa perwakilan dari Instansi/ Lembaga terkait di Tangerang Selatan seperti, Drs. H. Sukanta (Kadisnaker Kota Tangsel), H.Aplahunnajat (Sekdishub Kota Tangsel), Iptu Nanda Setya PB (Kanit Lakalantas Polres Tangsel), Asri Sinuraya (Kepala Terminal Pondok Cabe), Reza Asli Tumangger (Sekjen Organda Tangsel), Lumbdrin Sidabutar (Wakil Sekjen Organda Tangsel), Agus Jaya Mulya (Sekretaris KOPATAS) dan Hartoyo (Bendahara KOPATAS).

Serianto mengatakan, bahwa FGD ini dilaksanakan guna menyamakan persepsi dan mendorong Instansi/ Lembaga / pihak terkait yang ada di Kota Tangerang Selatan untuk bersama sama memaksimalkan pelaksanaan Surat Edaran Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan ini dalam mendorong kepastian perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi seluruh Awak Kendaraan Angkutan Orang dan Angkutan Barang yang ada di Kota Tangerang Selatan.

“Berdasarkan data Review Renstra Dishub Kota Tangsel 2015 2021 terdapat potensi tenaga kerja sektor transportasi di Kota Tangerang Selatan sebanyak 38.241 orang, dimana sebagian besar pekerja sektor transportasi tersebut diperkirakan belum memiliki perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan berupa Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun (JPN) sehingga mereka dalam bekerja belum memiliki rasa aman, rasa tenang dan belum terproteksi ketika sedang melakukan pekerjaannya terhadap risiko-risiko yang mungkin terjadi seperti kecelakaan ketika bekerja, meninggal dunia dan memasuki masa tua,” papar Serianto.

Haryanto menjelaskan, bahwa perlindungan JKK bagi Awak Kendaraan Angkuran Orang/ Angkutan Barang berupa perlindungan atas risiko kecelakaan selama melakukan pekerjaannya dengan manfaat yang akan diperoleh yaitu kompensasi / penggantian biaya pengobatan dan perawatan sesuai indikasi medis (tanpa batas plafon/ unlimited), santunan sementara tidak mampu bekerja, pengantian biaya transportasi darat maksimal Rp5 Juta, santunan cacat, dan santunan kematian sebesar 48 kali upah yang dilaporkan, serta bantuan beasiswa untuk 2 orang anak peserta dengan total maksimal beasiswa sebesar Rp174 juta mulai dari jenjang TK/SD sampai Perguruan Tinggi apabila peserta sampai meninggal dunia akibat kecelakaan ketika bekerja.

“Perlindungan JKM bagi Awak Kendaraan Angkutan Orang/ Angkutan Barang berupa perlindungan atas risiko meninggal dunia biasa atau meninggal bukan karena kecelakaan ketika bekerja dengan manfaat yang akan diterima oleh Ahli Warisnya yaitu santunan kematian, biaya pemakaman dan santunan berkala dengan total manfaat sebesar Rp42 juta serta bantuan beasiswa untuk 2 orang anak peserta dengan total maksimal beasiswa sebesar Rp174 juta mulai dari jenjang TK/SD sampai Perguruan Tinggi apabila telah menjadi peserta minimal selama 3 tahun,” jelasnya.

“Perlindungan JHT bagi Awak Kendaraan Angkutan Orang/ Angkutan Barang berupa manfaat uang tunai sekaligus yang manfaatnya akan diterima oleh peserta/ ahli warisnya apabila peserta telah mencapai usia pensiun, berhenti kerja, cacat total tetap, atau meninggal dunia, dimana besarnya manfaat tabungan hari tua dimaksud adalah sebesar nilai akumulasi seluruh iuran yang selama ini telah disetorkan ditambah dengan hasil pengembangannya,” imbuhnya.

Hasil FGD menyepakati bahwa untuk meminimalisir permasalahan yang ada saat ini, para peserta sepakat mulai awal tahun 2022 para pihak bersama-sama akan melakukan penjadwalan kegiatan sosialisasi bersama kepada semua pihak terkait perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan, melakukan pendataan badan usaha yang belum mendaftarkan seluruh awak angkutan orang/ angkutan barang menjadi peserta BPJAMSOSTEK, dan mengupayakan mempersyaratkan kewajiban memiliki perlindungan BPJAMSOSTEK sebagai salah satu persyaratan dalam pengurusan pengajuan ijin baru/ perpanjangan Ijin Trayek dan Kartu Pengawasan (KP)/ Kartu Izin Usaha (KIU)/ Kartu Izin Operasi (KIO).

Pada kesempatan ini, Haryanto mengucapkan terima kasih kepada semua peserta FGD yang telah aktif berpartisipasi memberikan sumbang saran dan masukan guna percepatan implementasi perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Awak Kendaraan Angkutan Orang/ Angkutan Barang di Tangerang Selatan, dan kami menghimbau kepada seluruh Pelaku/ Pimpinan Usaha Sektor Transportasi di Kota Tangerang Selatan yang belum memiliki perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan untuk bisa segera mendaftarkan dirinya dan pekerjanya menjadi peserta BPJAMSOSTEK bisa langsung datang ke Kantor BPJAMSOSTEK Tangerang Selatan Ciputat di JL. RE Martadinata No29 Ciputat (Depan Kantor Samsat Ciputat) atau melalui Kantor Perisai Koperasi Jasa Trans Sejahtera (KOPATAS) di Jl. Dewi Sartika Blok B2 No. 11 RT04/03 Kel. Cipayung, Kec. Ciputat.

(TIM REDAKSI)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

%d blogger menyukai ini: