Permen ATR/BPN 11/2016 Memakan Korban Mantan Kanwil BPN DKI Jakarta

KOPATAS.NEWS || JAKARTA – Permen ATR/BPN 11/2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan yang ditetapkan 21 Maret 2016 dan mulai diberlakukan tanggal 14 April 2016 berdasarkan BN 2016/NO 569; ATRBPN; setebal 43 halaman ternyata pelaksanaannya telah memakan korban di internal ATR/BPN.

Dalam Konferensi Persnya, Erlangga Lubai, SH.MH kuasa hukum Mantan Kanwil BPN DKI Jakarta Jaya SH MM menjelaskan, pelaksanaan Permen ATR/BPN 11/2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan yang dilaksanakan secara kolektif kolegial dengan runtutan pelaksana dari mulai kantor pertanahan dan kantor wilayah BPN ternyata korban pelaksanaannya yaitu mantan KANWIL BPN DKI Jakarta. Jaya, SH MM,” tulisnya kepada puluhan awak media di Kawasan Cempaka Putih Jakarta Pusat Rabu (15/12/2021)

Dalam keterangan persnya Erlangga Lubai, SH MH, menjelaskan, bermula dari adanya beberapa kali pengaduan masyarakat atas nama Abdul Halim di kantor pertanahan Jakarta Timur yang mengklaim memiliki tanah seluas 77.852 m2 yang terletak di Kampung Baru RT.009,RW008, Kecamatan Cakung Barat,Kota Jakarta Timur.

“Maka kantor pertanahan Jakarta Timur melakukan penelitian dan Analisa atas kebenaran pengaduan tersebut,” terangnya.

Berdasarkan validasi dan atas yang terdaftar atas nama PT Salve Veritate dan selanjutnya dilakukan lokasi oleh Kantor Pertanahan Jakarta Timur yang Analisa dalam Berita Acara Peninjauan No.07/BAPL/VI/2019/PM&PP – Jakarta Timur tanggal 17 Juni 2019 yang selanjutnya Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Timur mengirim surat permohonan memohon Nomor 887/600-31.75/VI/2019 tanggal 20 Juni 2019,” sebutnya.

“Kemudian dilakukan proses Provinsi berdasarkan Permen ATR/BPN 11/2016 Penyelesaian Kasus Pertanahan di Kantor wilayah BPN DKI Jakarta terhadap permasalahan tersebut telah dilakukan paparan kasus di wilayah Kantor BPN DKI Jakarta 23 September 2019 dan merekomendasikan 20 Sertifikat Hak Milik (SHM) beserta turunannya (38 sertifikat Hak Guna Bangunan) atas nama PT SALVE VERITATE seluas 77.852 m2 yang terletak di Kampung Baru RT 009 RW 008, Kecamatan Cakung Barat, Kota Jakarta Timur, karena Prosedur Cacat di umumnya jual beli dilakukan dengan menggunakan PPAT Camat Bekasi, ” pungkasnya

“Sementara berdasarkan peraturan pemerintah No.45/1974 jo Surat Keputusan Mendagri No.51/1975 jo Surat Keputusan Gub. DKI Jakarta No. 1251/1986, tanah ini masuk dalam Kecamatan Cakung, Kelurahan Cakung Barat sehingga ada prosedurnya,” lanjutnya.

“Sehingga diterbitkan Surat Keputusan Nomor 13/Pbt/BPN.31/IX/2019 Tanggal 30 September 2019 Tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik kesemuanya tercatat atas Nama PT Salve Veritate,” imbuhnya

“Dengan Total Luas 77.852 M2, dimana putusnya adalah bukti haknya, yaitu Buku sertipikat yang dibatalkan bukan hak keperdataannya sebagaimana diatur dalam pasal 24 Ayat (2) Permen ATR/BPN Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan adalah sebagai berikut: Pembatalan Sertipikat Hak, sebab yang dibatalkan adalah bukti kepemilikannya (buku Sertipikat) tetapi tidak serta merta penerapan Hak Kepemilikannya,” tuturnya

“Akibatnya Jaya, SH, MM Mantan Kanwil BPN DKI Jakarta dicopot dari jabatannya oleh Menteri ATR BPN bahkan dianggap sebagai bagian dari mafia tanah, terlebih juru bicara Kementerian ATR BPN Taufik menambahkan kerugian negara sebesar 1,4 T yang tidak merugikan negara,” terang Erlangga Lubai SH MH.

Hasil Jaya, SH, MM Mantan Kanwil DKI Jakarta diterpa proses hukum terus menerus sebagai kesalahan pemahaman atas pelaksanaan Permen ATR/BPN Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan dengan adanya laporan di Kejaksaan Timur.

Atas dugaan tindak pidana korupsi berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Timur Nomor : Prin-01/M.1.13/Fd.1/01/2021 tanggal 04 Januari 2021 dan Tersangka tetap.**

(Bamsur)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

%d blogger menyukai ini: