Pembangunan Paving Block Di Kampung Seupang Desa Koper Kecamatan kresek Pagu Dewan PDI P Tidak Terpasang Papan Proyek Syarat Dengan Korupsi

Kopatas.news ll Kabupaten Tangerang – Di duga proyek syarat Penyimpangan pengerjaan paving blok yang berada di Kampung Seupang RT 03/02 Desa Koper Kecamatan Kresek Kabupaten Tangerang Provinsi Banten.
Dikarenakan tidak terpasangnya papan informasi/papan proyek pekerjaan paving blok dan menjadi perbincangan Minggu (28/11)

Sementara itu, salah satu pekerja yang mengerjakan paving blok saat di konfirmasi oleh awak media di lokasi “papan proyeknya mana dan siapa pelaksananya /mandornya yang mengawasi pekerjaan tersebut ” jawab pekerja namanya Jarih pak, dan untuk papan informasi/papan proyek memang belum dipasang ” ucap pekerja yang tidak mau disebutkan namanya.

Kusnadi Setaf Desa Koper

Sementara Kusnadi Salah satu Setaf desa koper sa’at di temui di kantor desa koper pada 25 November jam 10.30 yang lalu mengatakan” bahwa Kusnadi pun sudah mengigatkan berkali-kali untuk mengingatkannya proyek yang diduga proyek siluman, proyek paving blok yang berada di Kampung Seupang RT 03/02 Desa Koper Kecamatan Kresek yang notabene Proyek tersebut adalah proyek Dewan PDI P .” Kata Kusnadi

Bapak Kepala Desapun sudah mengingatkan kepada mereka tentang papan informasi/papan proyek tersebut .” Katanya namun tidak di gubrisnya oleh mandor Jarih.” tambahnya kusnadi selaku staf desa

Kami selaku Awak media menyampaikan kepada Kusnadi salah satu dari petugas desa koper tentang pembangunan proyek tersebut ” Sesuai dengan regulasi UU No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Bangunan yang dianggarkan oleh Dewan PDI P /Pemerintah, seharusnya ada papan nama proyek dan dipasang sesuai dengan regulasi di atas.

Kalau tidak ada papan nama proyek berarti sama dengan pembangunan pribadi atau mandiri, sedangkan proyek ini adalah sumber Dananya sudah jelas-jelas dari Dewan PDI P yang dari segi dana maupun besarannya.

Pembangunan atau luas area yang akan di bangun harus jelas dan tertera di papan pemberitahuan proyek karena pembangunan ini sudah dihitung dan di tentukan, sedangkan di proyek ini tidak ada papan pemberitahuannya sehingga masyarakat tanda tanya tentang berapa nilai proyek tersebut dan berapa dana bangunan yang di berikan ke Proyek tersebut dan proyek tersebut apakah dari Provinsi atau proyek tersebut di tunjuk langsung ke PT berapa besarnya yang turun dari Dewan PDI P” pungkasnya selaku awak media

Tidak dipasangnya papan proyek pembangunan tersebut bukan saja bertentangan dengan perpres,
Tetapi juga tidak sesuai dengan semangat transparansi dan keterbukaan terkait informasi pada masyarakat.

Sementara, kalau berpedoman dengan peraturan Menteri pekerjaan umum nomor:29/PRT/M/2006,(Permen PU/29/2006) tentang pedoman persyaratan teknis bangunan gedung serta permen PU 12/2014 atau peraturan pekerjaan umum nomor 12/PRT/M/2014.Disebutkan salah satu terkait persyaratan, yang salah satunya aspek tampak bangunan, termasuk pemasangan papan nama proyek memperhatikan keamanan keselamatan dan keindahan lingkungan, selain itu agar masyarakat mengetahui sumber anggaran, besar anggaran dan juga volume.

Sedangkan, dalam peraturan presiden ( Perpres ) nomor 54 tahun 2010 dan perpres nomor 70 tahun 2012 tertuang terkait kewajiban memasang papan nama proyek.

(Cang Ato)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

%d blogger menyukai ini: