Aliansi Perjuangan Pengemudi Nusantara (A P P N), Menggelar Audiensi di Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur

Kopatas.News || Surabaya – Jum’at (26/11) Aliansi Perjuangan Pengemudi Nusantara, ” A P P N ” menggelar audensi di kantor Dinas Perhubungan provinsi Jawa timur. Terkait
keputusan Menteri perhubungan Nomor: KP.4294/AJ.501/DRJD/2019 tentang pedoman normalisasi kendaraan bermotor, kereta gandengan dan tempelan yang mengatur
tata cara bagi kendaraan yang melakukan pelanggaran Over Load, Over Dimensi
‘ODOL’

“Angga Firdiansyah, selaku Koordinator APPN Jawa timur, mengatakan bahwa berdasarkan surat Nomor 13/SPA/APPN/XI/2021 serta Surat Nomor 14/SPA/APPN/XI/2021, bertujuan dengan di adakan audiensi menyampaikan aspirasi, untuk
melakukan pengkajian ulang, dengan berbagai pertimbangan problematik kawan – kawan. Ungkapnya.

Keluhan pengemudi logistik yang salah satunya, perihal upah/ongkos yang dikarenakan mereka melakukan pelanggaran dengan, mengoperasikan unit kendaraan “ODOL.

Salah satu cara untuk memenuhi tuntutan kebutuhan pasar dan juga persaingan kebutuhan logistik hari ini, serta, terkait keluhan biaya normalisasi unit armada yang sudah terlanjur direnovasi menjadi kendaraan “ODOL,” ucap, Angga

Angga mengatakan jika aturan tersbut diterapkan, berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KP.4294/AJ.501/DRJD/2019 Dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019.

“Dengan Kepala Dinas Perhubungan dan BPTD Provinsi Jawa Timur, dari Aliansi Perjuangan Pengemudi Nusantara (APPN) telah melakukan audiensi dengan
beberapa materi serta dengan menyampaikan hasil dari audiensi tersebut yang
dilaksanakan mulai pukul 10:00 Wib hingga 11:25 Wib, yang bertempat Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur. “jelas, Angga,

Beberapa peserta yang menghadiri audensi:

  1. Kepala dinas perhubungan provinsi jawa timur
  2. Kepala BPTD provinsi Jawa Timur
  3. Beberapa staf Dishub provinsi jawa timur Dan BPTD jawa timur
  4. Aliansi Perjuangan Pengemudi Nusantara
    Dengan materi dan mendiskusikan sebagai berikut:
  5. Paparan terkait peraturan ODOL
  6. Beberapa pemilik unit armada sesuai data dari BPTD provinsi jatim mulai
    tahun 2019 sampa hari ini sudah ada 700 unit armada yang secara sukarela
    menyerahkan untuk dilakukan normalisasi atau pemotongan dimensi
    kendaraan yang melanggar peraturan ODOL
  7. Sosialisasi dan edukasi dari dinas tentang contoh kecelakaan lalulintas yang
    selama ini terjadi dan itu banyak melibatkan kendaraan ODOL
  8. Mencari solusi tentang pengupahan pengemudi logistic angkutan barang dan
    perencanaan tarif angkutan logistik
  9. Kepedulian terkait safety pengemudi,kendaraan dan juga faktor jalanya serta mekanisme jika kelebihan muatan sangatlah rentan terjadinya kecelakaan
    di darat bahkan laut

“Adapun hasil dari audiensi,
bahwa dalam awal sampai dengan pertengahan bulan Desember 2021 yang tanggal dan waktu belum ditetapkan akan segera dilaksanakan Forum Group Discussion (FGD),
dengan beberapa dinas terkait sebagai berikut:

  1. Kepala Dinas Angkutan Darat (DISHUB)
  2. Kepala Balai Pengawas Angkutan Darat (BPTD)
  3. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag)
  4. Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker)
  5. Pengemudi Angkutan logistik dari organisasi ataupun non organisasi
  6. Pelaku Logistik
  7. Penyedia jasa logistik

“Dalam kegiatan Forum Group Disscusion (FGD), akan duduk bersama yang bertujuan untuk berdiskusi dan merumuskan serta menyampaikan pendapat masing – masing dengan harapan menemukan kesepakatan yang tidak merugikan salah satu pihak. “Sehingga target untuk Indonesia Zero Odol pada awal tahun 2023 dapat tercipta serta
berjalan adil sesuai dengan Pancasila sila ke lima yang berbunyi Keadilan Bagi Seluruh Rakyat Indonesia dan dapat menjadi kebijakan yang bijaksana serta sesuai dengan Pancasila, sila ke empat yang berbunyi Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat
kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan.

Demikian hasil dari audiensi yang telah kami laksanakan serta dengan berbagai
pertimbangan, karena tidak hanya Over Load Over Dimensinya saja yang harus dipahami
tetapi semua problematika terhadap kawan-kawan pengemudi logistik yang akan muncul sebelum atau sesudah peraturan tersebut dilaksanakan dan ditetapkan, maka dari itu permasalahan ini akan menjadi tanggung jawab kita bersama. “ujar, Angga,

Jika tanggal dan waktu sudah di tetapkan untuk kegiatan Forum Discution Grop
(FGD) kami dari Aliansi Perjuangan Pengemudi Nusantara (APPN) akan memberikan undangan kepada setiap komunitas yang akan mengikuti kegiatan tersebut. “Dengan harapan kita bisa berjuang bersama-sama untuk menuju pengemudi angkutan logistik yang
sejahtera. ” tegas, Angga.

(Bawok)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

%d blogger menyukai ini: