Kantor Bupati Banyuwangi di Geruduk Pengurus Konfederasi Supir Logistik Indonesia

Kopatas.News || Banyuwangi – Senin, (22/11). Kantor Bupati Banyuwangi di datangi semua pengurus “Konfederasi Supir Logistik Indonesia,” (KSLI) untuk menyatakan kebijakan “ODOL”.

Kebijakan yang mengatur tentang odol itu bisa dikaji ulang dan bisa dirubah agar kami tetap bisa bekerja, kegurian ini bukan kita saja yang mengalami upah yang kami terima (operasional) dan pendapatan itu tidak maksimal. “Pemberlakuan uji kir di Banyuwangi dimulai persatu November sudah tidak bisa hadir sebelumnya bisa peraturan ini semakin lama akan semakin mencekik kita. “Ucap Slamet”.

Normalisasi untuk menyesuaikan sampai 6 bulan dalam waktu 6 bulan ke depan harus dipotong mobil-mobil kita dan mereka menjanjikan ke kita untuk difasilitasi ke pusat karena yang punya kebijakan ini adalah pusat kami akan tetap bertahan disini.

Massa aksi yang di temui oleh kepala dinas perhubungan Banyuwangi, BNPT dan pejabat terkait dari Jawatimur untuk di hubungkan kepada menteri perhubungan. Saat ini yang kami butuh solusi untuk bisa kerja sembari menunggu aturan dan jumlah supir yang ada di Banyuwangi berjumlah ribuan.

Farid, menceritakan secara detail supaya tidak sepotong-sepotong informasi rancangan undang-undang odol ini adalah mobil yang terlalu panjang, mobil kami awalnya itu ukurannya 6 m karena tuntutan situasi dan kondisi karena juga pemerintah mengeluarkan dan mengijinkan kendaraan-kendaraan yang baru dari dealer yang ukurannya dimensi itu sudah juga melanggar kami akhirnya mengikuti perkembangan itu karena kalau tidak diikuti maka kami tidak mendapatkan muatan dikarena perusahan-perusahan itu membutuhkan mobil yang panjang mereka akhirnya mencari mobil yang panjang ketika mobil kami hanya 6 M.”ucap Farid”.

Tidak mendapatkan muatan oleh karena itu kami mengambil langkah untuk menambah ukuran mobil itu atau menyambung itu juga tidak tanpa sebab kami diberikan atau diijinkan buktinya sampai bulan Oktober artinya mobil yang kami panjang kan tadi yang dinyatakan dengan overdimensi atau melanggar undang-undang itu kan awalnya disetujui pemerintah mengeluarkan surat izin uji kir itu Kenapa saat ini itu tidak diperbolehkan kemudian mobil yang tahunya tua-tua itu harus dipotong mobil yang tahunya muda-muda diperbolehkan, ada apa ini?

Sementara kami yang bekerja yang hanya mampu membeli mobil bekas tidak dapat bekerja karena tidak boleh kir sampai saat ini hari ini, kami minta sembari perwakilan kami Alhamdulillah Kami mengucapkan terima kasih perwakilan dari kami akan diajak ke Jakarta untuk bisa langsung menyampaikan aspirasi kepada kementerian terkait. Satu itu, yang kami apresiasi yang kedua kami minta teman-teman yang sekian banyak yang ratusan bahkan ribuan yang per bulan November tanggal berapa mulai diterapkan tidak boleh melakukan kir otomatis dan mereka tidak bisa memenuhi kebutuhan pokok keluarga.

Supir meminta sembari peraturan odol dari pusat nantinya bisa dirubah atau direvisi ataupun digagalkan mereka minta supaya ada kebijakan dari daerah. Kami tadi sudah mengetahui bahwa tupoksi dari kepala BNPT tidak bisa memutuskan namun kami meminta beliau Untuk konfirmasi ke Bupati Apakah ada solusi untuk kami sementara waktu supaya tetap bisa bekerja. Tadi ditawarkan kemudian ada pengalaman dari salah satu dari beberapa orang bahwasanya rekom itu tidak kuat lagi di daerah lain pernah ada yang jalan menggunakan rekom tetapi di Makasar atau di Kalimantan itu ditangkap di daerah itu sendiri itu yang akhirnya ditolak.

Tapi nanti kalau memang ada solusi lain dari Pemerintah dari Kementerian terkait dari pusat itu bisa memberikan jaminan rekom itu ditandatangani kemudian distempel oleh Kementerian pusat terkait dan bisa memastikan bahwa itu tidak akan bermasalah di daerah lain di seluruh Indonesia bisa dipergunakan Insya Allah mungkin kami akan bisa menerima.

Slamet menambahkan bertahan sampai ditemui sama ibu bupati yang bisa membantu kami serta berpesan kepada bapak Presiden Republik Indonesia Insinyur Haji Joko Widodo yang kami hormati dan kami Cintai saya yakin jika anda melihat kelaparan kepada rakyatmu anda tidak akan tega dan efek dari peraturan ini maka harga sembako akan kebutuhan pokok, biaya hidup semakin mahal. “Pungkasnya.

(Team)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: