Tim Penggerak PKK NTT Mendapat Apresiasi dari Menteri PPPA

Tim Penggerak PKK NTT Mendapat Apresiasi dari Menteri PPPA

Kopatas.news | Kabupaten Kupang

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bintang Puspayoga bersama Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy mengunjungi Kelurahan Lasiana, salah satu wilayah terdampak bencana siklon tropis seroja yang menjadi model percontohan dalam penanganan dan percepatan penurunan stunting di Nusa Tenggara Timur.

Dalam kunjungan tersebut, Bintang memberikan apresiasi tinggi kepada Tim Penggerak PKK Provinsi NTT, atas pelaksanaan program pemberian makanan tambahan (PMT) berupa makanan bergizi yang mengandung daun kelor (moringa), telur, susu, kacang hijau dan lainnya, untuk mencegah stunting. Bagi Bintang, ide program tersebut luar biasa dan bisa dicontoh oleh Provinsi lainnya di Indonesia.

“Perlu kita ketahui, ketika bicara stunting tidak hanya terkait pola makan saja, tapi juga pola asuh dan sanitasi. Jika membahas terkait hak dasar anak, salah satunya hak tumbuh kembang, hak ini akan terhambat jika anak yang dilahirkan mengalami stunting.” ungkap Bintang saat berdialog dengan masyarakat yang dilaksanakan di Posko Tangguh Kelurahan Lasiana, Senin (3/5/2021).

Bintang menambahkan, melimpahnya sumber daya alam di NTT, seharusnya bisa mendukung upaya pencegahan stunting. “Untuk itu pentingnya sinergi bersama seluruh pihak, baik pemerintah, lembaga masyarakat, dunia usaha, hingga masyarakat luas dalam memenuhi gizi anak dan mencegah stunting. Mengingat anak adalah harapan bangsa dan tanggungjawab kita bersama. Apa saja langkah yang sudah dilakukan, harus kita tingkatkan,” tambah Menteri PPPA.

Posyandu adalah tonggak dalam pencegahan stunting dan sebagai layanan yang dapat mengintervensi kesehatan ibu hamil hingga melahirkan. “Penguatan layanan posyandu, menjadi langkah yang harus diperhatikan bersama, jangan sampai kendor. Apresiasi juga saya sampaikan kepada para kader posyandu yang tidak lelah belajar untuk meningkatkan kapasitas dirinya demi memenuhi hak anak. Upaya dalam pencegahan stunting di Provinsi NTT sudah luar biasa, tinggal bagaimana mengupayakan adanya pendampingan di desa-desa yang menjadi model pencegahan stunting tersebut,” tegas Bintang.

Senada dengan Menteri PPPA, Menko Muhadjir mengungkapkan, bahwa Provinsi memiliki sumber daya alam yang berlimpah, seperti ikan yang memiliki kandungan gizi tinggi. Namun, masih tingginya stunting, menunjukan masih kurangnya kesadaran masyarakat akan pengetahuan pentingnya peningkatan gizi.

“Perlu adanya ahli gizi yang dapat menyampaikan kepada masyarakat terkait pentingnya pemenuhan gizi. Saat ini angka rata-rata stunting di Provinsi NTT sudah menurun dengan baik, semula 35 persen menjadi 24,2 persen. Semoga target Presiden RI Joko Widodo pada 2024 untuk menurunkan stunting menjadi 14 persen, khususnya di NTT dapat terpenuhi.” jelas Muhadjir.

Pada 2018, Provinsi NTT merupakan provinsi dengan tingkat stunting dan gizi buruk tertinggi di Indonesia. Alasan itulah yang memotivasi Tim Penggerak PKK Provinsi NTT menjalankan program pemberian makanan tambahan (PMT), selama 20 hari dan setiap bulan bagi 1.037 orang yang terdiri dari ibu hamil, ibu menyusui, bayi dan balita, untuk mencegah anak mengalami kekurangan gizi dan stunting.

“Tingginya angka stunting dan gizi buruk di Provinsi NTT pada 2018, menjadi kekhawatiran yang sangat besar bagi kami, padahal NTT memiliki potensi alam yang luar biasa, baik alam maupun budaya, begitu juga sumber daya manusia yang tidak kalah penting. Namun, jika kualitas SDM ini tidak kita perhatikan, maka pembangunan bangsa ini tidak ada yang meneruskannya.” ungkap Julie Sutrisno Laiskodat, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi NTT.

Julie mengungkapkan, hal inilah yang membuat dirinya bersama TP PKK Provinsi NTT, sejak 2019 fokus dalam pencegahan stunting dan gizi buruk. Melalui program pemberian makanan tambahan (PMT) kepada ibu hamil, ibu menyusui, bayi dan balita selama setahun penuh di tahun 2020. Gizi dalam PMT ini sudah dikonsultasikan dengan Dinas Kesehatan (Diskes) dan telah memenuhi standarisasi yang ditetapkan.**

(Michael)

 96 total views,  4 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published.