Menteri PPPA: Saya Harap Sekolah Perempuan ada di Seluruh Indonesia

Menteri PPPA: Saya Harap Sekolah Perempuan ada di Seluruh Indonesia

Kopatas.news | Kabupaten Kupang

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bintang Puspayoga memberikan apresiasi kepada Sekolah Perempuan dan para pendamping
di Desa Neboelaki, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang telah berjasa memberdayakan para perempuan secara ekonomi serta menjadi ruang advokasi dalam setiap isu perempuan dan anak, seperti isu kekerasan yang masih dianggap tabu.

Bintang berharap, program sekolah perempuan dapat direplikasi di daerah-daerah lainnya di seluruh Indonesia. “Sekolah Perempuan adalah bentuk penguatan peran perempuan dalam pembangunan bangsa, diharapkan dapat berkontribusi bagi kesejahteraan masyarakat. Sekolah Perempuan jadi wadah penting dalam memberikan edukasi kepada para perempuan, agar berani berbicara dan memahami apa saja hak-hak yang harus mereka perjuangkan. Perempuan tidak boleh hanya menjadi penikmat dalam pembangunan, tapi juga harus aktif memajukan pembangunan bangsa,” harap Bintang saat kunjungannya di Sekolah Perempuan Desa Neboelaki, Kabupaten Kupang, NTT, Senin (03/05/2021).

Bintang menyampaikan, apresiasi setinggi-tingginya kepada pendamping Sekolah Perempuan dari Desa Neboelaki, Mata Air, Tanah Merah dan Kelurahan Tarus di Kabupaten Kupang.

“Saya menyampaikan apresiasi bagi pendamping yang melakukan berbagai langkah dalam memberdayakan perempuan, baik dalam keluarganya sendiri yang berjuang dalam ekonomi, serta yang berjuang memenuhi hak-haknya. Sekolah perempuan diharapkan dapat meningkatkan peluang perempuan menuju kesetaraan, namun implementasi diakar rumput, ternyata lumayan berat. Semoga program sekolah perempuan, bisa direplikasi di daerah-daerah lainnya.” tambahnya

Pendamping Sekolah Perempuan Kabupaten Kupang, Erni mengungkapkan, sebanyak 597 perempuan telah bergabung di Sekolah Perempuan, dengan latar belakang pendidikan sekolah dasar, beberapa dari mereka putus sekolah dan juga para perempuan penyintas kekerasan.

Erni mengungkapkan, sekolah perempuan dibentuk setelah melihat kenyataan di lapangan, bahwa keterlibatan perempuan dalam proses perencanaan pembangunan dan pengambilan keputusan masih minim, serta hasil musrenbang yang tidak menyasar kebutuhan perempuan.

“Kami bergerak dibidang edukasi dan advokasi. Pada sistem advokasi, kami mengadopsi regulasi kebijakan yang merespons isu perempuan, sehingga dapat terangkat. Diatas dorongan kuat untuk menyelesaikan masalah bersama-sama, sehingga melahirkan kebijakan yang responsif gender.” jelas Erni.

Hasil dari pendampingan selama lima tahun dalam pelaksanaan sekolah perempuan, telah berhasil berpartisipasi melakukan musrenbang, guna mendorong 30 persen keterwakilan kepemimpinan perempuan, dalam empat wilayah desa di Kabupaten Kupang. Selain itu, sekolah perempuan telah berkontribusi dalam menghasilkan 13 peraturan desa, seperti upaya pencegahan perkawinan anak.

“Terkait upaya praktik meningkatkan 30 persen keterwakilan perempuan, kami sudah melakukan pelatihan kepemimpinan desa. Jika upaya ini kita mulai ditingkat akar rumput, maka tidak ada yang tidak mungkin. Ini harus menjadi motivasi bagi perempuan Indonesia. Semoga tidak hanya menjadi mimpi, tapi juga dapat diwujudkan. Kita harus bersinergi dan saling bergandengan tangan, agar segera bangkit dan pulih dari kekerasan yang dialami.” tegas Bintang.

Tak lupa Bintang mengucapkan, terima kasih kepada kepala daerah yang telah mendukung upaya pemberdayaan bagi seluruh pelajar perempuan di wilayahnya, seperti menyediakan bantuan kuliner, pelatihan tenun ikat dan bantuan bibit ternak babi. “Ketika berbicara terkait pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak dan perlindungan anak, tidak lepas dari kebijakan yang dibuat pemerintah daerah. Untuk itu, kami titipkan kepada pemerintah daerah agar sekolah perempuan bisa menjadi inspirasi dan direplikasi di desa-desa lainnya,” ujar Bintang.

Ketua DPRD Provinsi NTT, Emi Nomleni menyatakan, sekolah perempuan memberikan dampak bagi perempuan menjadi lebih berani berbicara, berani menyampaikan apa yang dia rasakan. Jika perempuan sejahtera, pasti rumah tangga dan keluarga sejahtera.

Emi juga mendukung sepenuhnya program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (PPPA). “Kami berharap seluruh program kebijakan ini dapat terintegrasi di organisasi lerangkat daerah lain, demi memulihkan ekonomi untuk masyarakat. Penanganan terhadap perempuan harus berbeda, karena perempuan dan anak memiliki kebutuhan spesifik, apalagi dalam kondisi bencana. Dalam bencana, perempuan biasanya mengurus banyak hal,” terang Emi.

Yati, Ketua Sekolah Perempuan Kelurahan Tarus mengomentari ,Sekolah Perempuan telah menjadi wadah yang dapat mengangkat harkat dan martabat perempuan. Perempuan diberi kesempatan untuk ikut serta dalam pemberian keputusan.

“Sekolah Perempuan  membuat kita dapat melihat persoalan disekitar, khususnya terkait kasus kekerasan terhadap perempuan. Melalui sekolah perempuan, kita dapat memberikan advokasi dan membangun koordinasi persoalan kekerasan yang dianggap tabu. Banyak perempuan yang berdaya dilingkungan kita, semula hanya melayani suami dan anak, sekarang mereka sudah mampu menopang perekonomian rumah tangga. Banyak perempuan terpilih dan menjadi pemimpin perempuan. Sudah banyak gerakan dilakukan sekolah perempuan.” tutup Yati.**

(Michael)

 32 total views,  2 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published.