Wakil Jaksa Agung Hukum, dan Budaya Hukum Proses Transformasi

Wakil Jaksa Agung Hukum, dan Budaya Hukum Proses Transformasi

kopatas.news II Jakarta
Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Menjadi harapan pemerintah untuk semakin tertanam dalam diri Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam hal ini aparat Kejaksaan.

Demikian disampaikan Wakil Jaksa Agung RI Setia Untung Arimuladi, SH., M.Hum yang juga Ketua Tim Reformasi Birokrasi Kejaksaan RI. Ketika memberikan pengarahan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan di Lantai 10 Gedung Menara Kartika Adhyaksa Kejaksaan Agung Kebayoran Baru Jakarta Selatan, Jum’at (9/4/).

Untung menuturkan, Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan telah menandatangani Komitmen Bersama pencanangan pembangunan menuju Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). 

Disebutkan, Penandatangan Komitmen Bersama ini jangan dianggap sebagai acara seremonial saja, akan tetapi ini menunjukkan wujud nyata sumpah dan janji dengan diri sendiri. Tentu yang akan dilakukan oleh saudara-saudara yang siap untuk melakukan perubahan,” jelasnya.

Pelaksanaan pembangunan zona integritas jangan dipandang sebagai beban atau keterpaksaan Aparatur Sipil Negara (ASN). Dalam hal ini jajaran Bidang Pembinaan untuk meraih predikat Zona Integritas WBK. Melainkan pembangunan zona integritas dapat menjadi budaya yang terbangun dengan sendirinya atas dasar kesadaran dan keikhlasan seluruh jajaran Bidang Pembinaan.

DIa menjelaskan bahwa, membangun budaya hukum merupakan bagian dari upaya “nation character building”. Budaya hukum adalah nilai-nilai, sikap serta perilaku manusia dalam kehidupan. Maka oleh karena itu, hukum dan budaya hukum tidak dapat dilepaskan dari proses transformasi. Menuju masyarakat modern-industrial berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

“Saya berikan contoh hal kecil dan ini bisa dijadikan ukuran dan parameter apakah kita semua benar-benar “berkomitmen”. Melakukan perubahan, misalnya apakah kita sepakat untuk tidak terlambat masuk kantor. Tidak masuk kantor tanpa alasan, dan sering minta ijin tidak masuk kantor. Bekerja tanpa program kerja, pulang kantor sebelum waktunya, dan lainnya,” kata mantan Kajati Jabar ini.

Menurutnya, saat ini seluruh lembaga Negara kini berlomba-lomba untuk memberikan pelayanan yang prima dan transparan. Demi mewujudkan good governance dan clean government yang bersih dan bebas dari KKN. Begitu juga dengan Kejaksaan RI dari tahun ketahun makin meningkatnya satuan kerja. Turut berlomba ingin meraih predikat zona integritas wilayah WBK dan WBBM.

Hal itu menunjukkan trend perkembangan yang dapat kita banggakan. Demi terwujudnya Visi Kejaksaan RI yaitu “Kejaksaan Republik Indonesia yang andal, profesional, inovatif dan berintegritas”. Dalam Pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden. Sekaligus guna mewujudkan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden  yaitu Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian. Dengan berlandaskan gotong-royong,” ujarnya. Diperlukan sumber daya manusia yang professional, berintegritas, bekerja keras. Selanjutnya, berkomitmen dan bekerja sama dengan seluruh lapisan,” ungkap mantan Kabandiklat yang sempat memperoleh penghargaan WBK dan WBBM dua kali tersebut.**

(TimRed)


 110 total views,  2 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published.