Gedung Bundar Makin Fokus Berbenah Oknum Jaksa Koruptor “Tendang Ke Laut”

Home PEMERINTAH Gedung Bundar Makin Fokus Berbenah Oknum Jaksa Koruptor “Tendang Ke Laut”
Gedung Bundar Makin Fokus Berbenah Oknum Jaksa Koruptor “Tendang Ke Laut”

kopatas.news II Jakarta

Jalan lurus penegakan keadilan, dukungan dan Apresiasi Anggota Tim Independen Reformasi Birokrasi Nasional (TI RBN) Terhadap Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) / Wilayah Bersih Bebas dan Melayani (WBBM) di Kejaksaan RI.

Terkait hal tersebut TI RBN Kemenerian Pendadyagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI yang melakukan kunjungan lapangan secara fisik ke Kejaksaan Agung Republik Indonesia di kawasan Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Terdapat hal menarik dari yang dikemukakan oleh Anggota Tim Independen Reformasi Birokrasi Nasional (TI-RBN) Dr. Harris Turrino.

Kunjungan audensi yang diterima secara resmi oleh Wakil Jaksa Agung RI Setia Untung Arimuladi, Jaksa Agung Muda Pembinaan Dr. Bambang Sugeng Rukmono, SH., MM., MH, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Bapak Ali Mukartono, SH., MM. Jaksa Agung Muda Pengawasan Dr. Amir Yanto, SH., MM., MH., dan lainnya. Aundensi diawali, paparan dari Wakil Jaksa Agung RI, Setia Untung Arimuladi, tentang pencapaian Reformasi Birokrasi di Kejaksaan Agung. Dan dilanjutkan dengan diskusi soal lainnya.

“Ada satu semangat yang kami tangkap dari paparan dan diskusi tersebut, yaitu pembenahan organisasi Kejaksaan secara menyeluruh”. Sebagai pengejawantahan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden, yaitu “Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan Gotong Royong”, ujar Dr. Harris Turino Kurniawan

“Ketika semangat itu muncul dari pimpinan tertinggi dan para Pejabat Utama Kejaksaan Agung”. Maka sudah selayaknya kita menaruh asa bahwa sistem peradilan yang bersih, transparan dan akuntabel bukan mimpi yang mustahil untuk diraih,” ujarnya.

Dengan menyitir falsafah seorang filsuf kuno (Marcus Tullius Cicero), yang hidup di jaman Romawi pada tahun 106-43 SM, bahwa “Ikan busuk dari Kepalanya”. “Maka ketika “kepalanya” bersih, organisasi punya harapan untuk menjadi bersih.” jelas Dr. Harris Turrino.

Menurut Anggota Tim Independen tersebut, pencapaian Kejaksaan Republik Indonesia dalam membangun Zona Integritas menuju WBK / WBBM yang sampai tahun 2020 sudah 104 satuan kerja. Telah mendapatkan predikat WBK dan 14 satuan kerja mendapatkan predikat WBBM. Dapat menjadi bukti kuatnya semangat seluruh ASN di Kejaksaan RI.

Dr. Harris Turrino juga menyoroti prestasi lain yang dilakukan Kejaksaan RI. antara lain :

Keberhasilan Kejaksaan untuk menyelamatkan keuangan negara sebesar Rp. 19,25 triliun di tahun 2020 yang jauh lebih besar dibandingkan dengan besarnya APBN yang dialokasikan bagi Kejaksaan. Asset recovery melalui penerapan pidana denda bagi korporasi ke depannya diharapkan akan meningkatkan penerimaan negara. 

Kejaksaan Agung yang sedang menangani beberapa kasus besar yang menarik perhatian publik, di antaranya :

Perkara Tindak Pidana Korupsi pada PT. Asuransi Jiwasraya yang merugikan keuangan negara hingga Rp. 16,8 triliun, 

Perkara Tindak Pidana Korupsi pada PT. Asabri yang merugikan keuangan negara lebih besar lagi, yaitu Rp. 23,7 triliun, 

Perkara Tindak Pidana Korupsi dalam kasus Djoko Tjandra yang melibatkan oknum Jaksa Pinangki. Dan Perkara TPPU Danareksa Securitas,” beber Dr. Harris Turrino.

Perkara atau kasus importasi tekstil yang dijerat bukan dengan konsep kerugian negara, tetapi merugikan perekonomian negara. 

“Keberhasilan Kejaksaan tentu layak mendapatkan apresiasi dan didukung”. Sehingga ke depannya mampu menjadi penjaga gawang dan pilar keadilan yang kokoh di Republik ini. Tentu masih banyak kerikil-kerikil tajam yang sering menjadi batu sandungan. Diantaranya adalah ulah oknum Jaksa nakal yang masih menyalah-gunakan kewenangannya,” jelasnya dengan menyebutkan dalam 3 tahun Terakhir, sudah 10 orang Jaksa nakal bukan hanya dipecat dari Kejaksaan. Tetapi diproses hukum untuk mempertanggung-jawabkan perbuatan pidananya. 

Satu hal lagi yang dicermati oleh Dr. Harris Turrino yaitu, bahwa Reformasi Birokrasi di Kejaksaan harus mampu diseminasikan di setiap kebijakan di Kejaksaan Republik Indonesia dari pucuk pimpinan sampai ke level terendah.**

(TimRed)

 2 total views,  2 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published.